LANGKAR.ID , Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Aula Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).
Forum ini menjadi langkah awal yang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah secara partisipatif dan terintegrasi. Mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas, kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menegaskan, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD. Dokumen ini akan menjadi dasar penganggaran tahunan yang terukur, lintas sektor, dan memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif serta efisien,” ujarnya.
Syarifuddin menekankan, RKPD berperan menerjemahkan RPJMD serta visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang konkret. Karena itu, seluruh SKPD diminta menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami melibatkan DPRD, SKPD, akademisi, hingga masyarakat. Harapannya, RKPD 2027 benar-benar sejalan dengan RPJMD sebagai janji pembangunan lima tahunan kepala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan investasi.
“Kita ingin SDM yang unggul dan kompetitif. Di sisi lain, investasi harus terus didorong agar potensi ekonomi daerah berkembang dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menegaskan dukungan legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang dibahas dalam forum tersebut. Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kesepahaman sudah terbangun, termasuk soal keberlanjutan pembangunan, penanganan bencana, dan kesiapsiagaan karhutla. Yang terpenting, program tidak berhenti di perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan,” tegasnya.
Supian juga menekankan perlunya solusi jangka panjang dalam penanggulangan banjir, terutama terkait kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat faktor lingkungan dan aktivitas manusia.
“Kondisi sungai harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan pengelolaan lingkungan dan normalisasi sungai secara berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel Irwan Yunizar menjelaskan, forum ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait arah kebijakan pembangunan 2027.
“Hasil forum ini akan menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” jelasnya.
Irwan menambahkan, forum juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya penyusunan grand design mitigasi banjir yang bersifat preventif serta penguatan pembangunan inklusif yang berpihak pada penyandang disabilitas.
“Masukan ini akan kami integrasikan agar pembangunan ke depan lebih berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya. (L212)
