Bank Kalsel Bersama FJPI Kalsel Dorong Jurnalis Perempuan Naik Kelas, Bukan Sekadar Cepat Berita

Pesan itu mengemuka dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Bank Kalsel di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).

Mengangkat tema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan”, kegiatan tersebut mendorong jurnalis perempuan memperkuat kapasitas sekaligus meningkatkan perannya dalam mengawal kepentingan publik.

Ketua FJPI Kalsel Hj Sunarti mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan jurnalisme semakin kompleks. Menurutnya, kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengorbankan akurasi.

“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Sunarti.

Ia meminta jurnalis tetap menerapkan prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi. Menurutnya, kedua prinsip tersebut semakin penting ketika informasi dapat menyebar luas hanya dalam hitungan detik.

Selain akurasi, Sunarti menekankan pentingnya perspektif keadilan dalam pemberitaan. Media, kata dia, memiliki kekuatan untuk menentukan isu yang mendapat perhatian publik sekaligus memberi ruang kepada kelompok yang selama ini kurang terdengar.

“Keberimbangan tidak cukup hanya menghadirkan dua pihak dalam sebuah berita. Jurnalis juga harus memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma, diskriminasi maupun ketimpangan, termasuk terhadap perempuan,” ujarnya.

Ia menegaskan kritik dalam pemberitaan tetap harus berlandaskan fakta dan kepentingan publik.

“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.

Kehadiran jurnalis perempuan di ruang redaksi juga dinilai penting karena dapat memperkaya perspektif dalam mengangkat berbagai persoalan masyarakat, termasuk isu perempuan dan kelompok rentan.

Tantangan tersebut semakin besar dengan berkembangnya media sosial dan AI. Jurnalis harus mampu membedakan fakta, opini, manipulasi dan informasi menyesatkan.

“Jurnalisme masa depan membutuhkan kompetensi, kreativitas dan integritas,” katanya.

Jurnalis Jangan Tunggu Api Membesar

Praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel Dr Hj Ratna Sari Dewi mengingatkan jurnalis agar tidak hanya datang ketika sebuah persoalan sudah menjadi bencana.

Ia mencontohkan pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Media kerap meningkatkan intensitas pemberitaan ketika api sudah membesar dan asap mulai mengganggu masyarakat.

Padahal, menurut Ratna, karhutla memiliki pola yang dapat dipelajari dan diantisipasi.

“Ini kejadian yang berulang dan bisa diprediksi. Karena kita sudah tahu kapan akan mengalami kemarau,” ujarnya.

Karena itu, media perlu menjalankan fungsi peringatan dini melalui pemberitaan. Jurnalis dapat mulai mengangkat isu sebelum bencana terjadi, misalnya dengan mempertanyakan kesiapan pemerintah, ketersediaan sumber air, sarana pemadaman hingga kondisi lahan yang rawan terbakar.

“Selama ini kita sering hanya memberitakan peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, tanpa memberikan warning kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang akan terjadi,” katanya.

Ratna menegaskan fungsi preventif tersebut bukan berarti jurnalis memasukkan opini ke dalam berita. Jurnalis tetap harus menggunakan data, fakta dan narasumber yang kompeten.

“Cari narasumber yang kuat, cari akademisi untuk memperkuat analisa. Kita tidak boleh beropini, tetapi kita bisa mengarahkan agenda agar semua fokus pada preventif,” tegasnya.

Menurut Ratna, media massa juga tidak perlu hanya bersaing dengan media sosial dalam hal kecepatan. Masyarakat saat ini dapat merekam dan menyebarkan peristiwa dalam hitungan menit.

Nilai lebih pers justru terletak pada kemampuan menggali akar persoalan, melakukan verifikasi, menghadirkan konteks dan mengawal isu hingga mendorong perubahan kebijakan.

“Social power itu adalah gerakan kelompok yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Kita kuat kalau kita bersatu,” ujarnya.

Jurnalis Perlu Pahami Karakter Lingkungan Kalsel

Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM Dr Hj Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t, juga mendorong perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

Menurutnya, perempuan tidak cukup hanya menjadi pelaku ekonomi atau penyampai informasi. Perempuan harus terus belajar dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Bukan hanya UMKM yang harus naik kelas, tetapi perempuan sebagai sumber daya manusia juga harus naik kelas,” ujarnya.

Dalam dunia jurnalistik, kemampuan menulis saja tidak lagi cukup. Jurnalis perlu menguasai teknologi digital, memahami media sosial dan memanfaatkan AI secara tepat tanpa meninggalkan etika serta integritas profesi.

Hastin juga menyoroti pentingnya pemahaman jurnalis terhadap karakter lingkungan Kalimantan Selatan, khususnya ketika meliput karhutla.

Kalsel memiliki kawasan rawa dan lahan gambut dengan karakteristik ekologis yang berbeda dari tanah mineral. Ketika kandungan air gambut menurun pada musim kemarau, kawasan tersebut menjadi lebih rentan terbakar.

Karena itu, pemberitaan karhutla tidak seharusnya hanya berkutat pada jumlah titik api, luas lahan terbakar atau kepulan asap.

Jurnalis perlu menggali persoalan yang lebih luas, mulai dari tata kelola lahan, tata air, ketersediaan air, perubahan iklim hingga kebijakan pemerintah.

“Kalau kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan, kita harus melihat karakteristik tanahnya. Kalsel punya wilayah rawa dan gambut yang memiliki karakteristik tersendiri,” katanya.

Ia menegaskan media memiliki ruang besar untuk mendorong perubahan melalui informasi yang tepat.

“Peran kita bukan hanya menjadi korban. Kita bisa mencegah, mengeluarkan informasi dan menggerakkan perubahan,” tegasnya.

Pers Harus Beri Dampak

Diskusi FJPI Kalsel bersama Bank Kalsel tersebut menegaskan kembali posisi pers sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus memiliki daya dorong terhadap perubahan sosial.

Jurnalis perempuan didorong memperkuat kompetensi, keberanian, independensi dan integritas agar mampu menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dalam isu karhutla, misalnya, media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau, kondisi sumber air, sarana pemadaman, tata kelola lahan hingga kebijakan pencegahan.

Dengan pemberitaan yang konsisten, berbasis data dan dilakukan secara kolaboratif, pers diharapkan tidak hanya menjadi “pemadam” informasi setelah bencana terjadi, tetapi ikut mendorong pencegahan sejak dini.

Pada akhirnya, jurnalisme bukan sekadar menulis apa yang sudah terjadi. Jurnalis juga harus mampu membaca potensi persoalan, menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah sebelum masalah membesar.

“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkas Ratna.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan AJI, IJTI, jurnalis senior serta keluarga besar FJPI Kalsel. Selain Bank Kalsel, kegiatan juga mendapat dukungan PT Ambapres, PDAM dan DLU. (L212)