LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda), Senin (2/2/2026). Ketua Bapemperda Gusti Iskandar Sukma Alamsyah langsung memimpin pembahasan dan meminta substansi aturan dipertajam sebelum disahkan.
Dalam rapat itu, Bapemperda membahas empat Raperda, terdiri dari tiga usulan Pemerintah Provinsi Kalsel dan satu usulan internal DPRD. Legislator dan perwakilan pemerintah daerah saling adu argumen untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Gusti mengatakan pembahasan dilakukan lewat diskusi terbuka dan brainstorming bersama eksekutif. Ia menekankan DPRD tidak ingin perda hanya formalitas, tetapi harus berdampak nyata.
“Kami membahas hal-hal substansial. Anggota rapat memberi banyak catatan dan langsung ditanggapi pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD memberi perhatian khusus agar perda tidak menambah beban masyarakat. Karena itu setiap pasal dikaji dari sisi sosial maupun ekonomi.
Salah satu Raperda yang disorot berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya aturan ini penting karena bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan.
Bapemperda juga membahas pengaturan pemanfaatan air bawah tanah. DPRD meminta mekanisme perizinan diperjelas agar pemanfaatannya tertib dan berkelanjutan.
Selain itu, legislator turut mengkaji Raperda pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR). DPRD mendorong penyaluran CSR perusahaan lebih merata di seluruh wilayah Kalsel, tidak hanya di sekitar area operasional perusahaan.
“Harapannya regulasi yang lahir berkualitas, berpihak pada masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah,” tutupnya. (L212)
