LANGKAR.ID ,Jakarta – DPRD Kalimantan Selatan mulai melirik sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah di tengah menurunnya ketergantungan terhadap batubara. Salah satu langkahnya dilakukan lewat kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke PT Sang Hyang Seri (SHS), Kamis (7/5/2026).
Kunjungan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo bersama Dinas Pertanian Kalsel untuk memastikan ketersediaan benih padi unggul bagi petani di Banua.
Rombongan diterima Direktur PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho.
“Kami melakukan kunjungan ke PT SHS dalam rangka ingin memastikan penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan,” ujar Kartoyo.
Ia menjelaskan, penyediaan benih unggul tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan proses hingga dua tahun agar menghasilkan benih bersertifikat dan siap tanam.
Menurut Kartoyo, penguatan sektor pertanian menjadi langkah strategis bagi Kalsel di tengah potensi pendapatan daerah dari batubara yang mulai menurun.
“Batubara sebagai pendapatan asli daerah kita sudah mulai habis. Karena itu kita mulai menengok sektor pertanian dan pariwisata,” katanya.
Ia menyebut produksi padi Kalsel pada 2025 mencapai 1.179.000 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp 7,7 triliun. Nilai tersebut menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah sektor batubara.
Sementara itu, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kalsel Zainal Arifin mengatakan kualitas benih menjadi faktor utama keberhasilan produksi pertanian.
“Produksi sebesar itu tidak akan tercapai kalau tidak tersedia benih yang berkualitas,” ujarnya.
Zainal menjelaskan saat ini terdapat 249 penangkar benih di Kalsel yang sebagian besar berada di desa-desa. Aktivitas tersebut dinilai ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, kebutuhan benih padi di Kalsel mencapai sekitar Rp 134 miliar dan perputaran ekonominya langsung menyentuh masyarakat pedesaan.
Ia menambahkan sekitar 50 persen keberhasilan produksi padi ditentukan kualitas benih yang digunakan petani.
Karena itu, DPRD Kalsel menilai kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian, dan PT SHS penting untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Kalimantan Selatan. (L212)
