LANGKAR.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Rabu (14/10/26).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi para wakil ketua DPRD.Ketua Pansus BBM Bersubsidi, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., menyampaikan laporan hasil kerja beserta 21 rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi terkait.
Laporan Pansus memuat sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Di antaranya, sinkronisasi data kendaraan dan penerima subsidi, pemeriksaan SPBU dengan pola transaksi tidak wajar, pengawasan kendaraan modifikasi, integrasi data antarlembaga, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti.
“Kami berharap 21 rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah dan seluruh instansi terkait, sehingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin kuat dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran.” ujar Bang Dhin, sapaanakrab politisi PDI perjuangan itu.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Dr. Ir. H. Ariadi Noor selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada Pansus atas kerja pengawasan yang dilakukan, termasuk turun langsung ke SPBU dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Beliau menegaskan bahwa hasil pengawasan tersebut menjadi bahan penting untuk memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian antara lain penggunaan barcode yang tidak sesuai, pelangsiran berulang dengan tangki modifikasi, praktik premanisme di sekitar SPBU, pungutan liar terhadap sopir, hingga dugaan pengalihan solar bersubsidi kepada sektor yang tidak berhak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan dukungan terhadap rekomendasi Pansus, terutama terkait integrasi data BBM bersubsidi, audit digital terhadap SPBU yang rawan, penyelarasan sanksi, penguatan satuan tugas hingga tingkat kabupaten/kota, serta evaluasi formula penetapan kuota agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi musiman di daerah. (L212)
