LANGKAR.ID,Banjarbaru – Upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih mendapat respons negatif dari masyarakat. Hasil pemantauan percakapan di media sosial menunjukkan sentimen negatif mencapai 68,09%.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq. Ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan turun langsung ke lapangan.
Hanif menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Poslap 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026) sore. Rakor tersebut dihadiri Kapolda dan Wakapolda Kalsel, Forkopimda, serta jajaran instansi terkait.
Dalam rakor, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Deddy Noraidi memaparkan hasil pemantauan percakapan di media sosial pada 31 Agustus-4 September 2026.
Dari ribuan konten yang terpantau terkait karhutla, sebanyak 23,64% menunjukkan sentimen positif. Sementara 8,27% bersifat netral dan 68,09% lainnya menunjukkan sentimen negatif.
Hanif menilai angka tersebut menunjukkan pemerintah perlu memperbaiki strategi komunikasi publik. Menurutnya, berbagai upaya penanganan karhutla yang sudah dilakukan harus disampaikan secara cepat dan terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi serta langkah yang ditempuh pemerintah.
“Namun dari kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sentimen negatif yang cukup besar dari penanganan karhutla yang kita lakukan. Kita sudah jungkir balik ini, tapi sentimen negatifnya masih di angka 68 persen,” ujar Hanif.
Ia meminta seluruh unsur pemerintah mengoptimalkan media sosial dan berbagai kanal informasi yang tersedia. Media digital dinilai efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat kepada masyarakat.
“Selain mengelola media sosial, karena saat ini media sosial paling gampang dan paling cepat diterima masyarakat, maka kita mengajukan seluruh kita agar segera menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan selama ini ke masyarakat melalui media atau portal semua yang kita miliki,” katanya.
Namun, Hanif menegaskan komunikasi publik tidak boleh berhenti di ruang digital. Pemerintah juga harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penjelasan dan edukasi secara persuasif.
“Ini tidak boleh main udara saja. Kita wajib melakukan langkah-langkah persuasif dengan membentuk tim-tim KIE di level lapangan,” tegasnya.
Hanif mengusulkan tim KIE melibatkan unsur yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya ketua RT dan RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, serta unsur terkait lainnya.
Tim tersebut nantinya berperan menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam mencegah munculnya titik api.
Deddy mengatakan pihaknya telah menjalankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Strategi tersebut akan terus diperkuat untuk mendukung penanganan karhutla.
“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen dengan tindakan persuasif kepada masyarakat, kami sebenarnya memang telah melaksanakan dan mulai sekarang akan tetap kami optimalkan,” kata Deddy.
Hanif berharap penguatan komunikasi melalui media dan pembentukan tim KIE di lapangan segera berjalan. Ia menilai pemerintah tidak mungkin menangani karhutla sendirian tanpa dukungan masyarakat.
“Kita ingin tegaskan bersama, ini tidak bisa ditangani oleh kita sendiri. Berapa sih kekuatan kita kalau tidak berhubung masyarakat,” pungkasnya. (L212)
