LANGKAR.ID, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin membahas sejumlah peluang kerja sama dengan Belanda, mulai dari pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pengembangan kawasan Riam Kiwa. Muhidin juga meminta pemerintah Belanda membuka peluang pengembalian aset bersejarah asal Kalsel.
Hal itu dibahas saat Muhidin menerima kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Adriaan Palm di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Adriaan Palm juga menanyakan kondisi masyarakat dan sumber penghidupan warga Kalsel.
“Kita jawab bahwa kita ini ada petani, ada pegawai, ada pekerja. Artinya merata,” kata Muhidin.
Bahas Pengembangan Riam Kiwa
Salah satu topik utama pertemuan yakni peluang kerja sama dalam pengembangan infrastruktur pengendali banjir Riam Kiwa.
Muhidin mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut telah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Proses pembebasan lahan juga telah berjalan.
Pemprov Kalsel selanjutnya berharap Belanda dapat memberikan masukan terkait desain kawasan setelah pembangunan infrastruktur selesai.
Muhidin ingin lahan di sekitar saluran pengendali banjir nantinya dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan persawahan.
Menurutnya, Kalsel saat ini mampu mencatat surplus beras. Namun, produksi pangan tetap perlu ditingkatkan agar Kalsel dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.
Pengelolaan Gambut Jadi Perhatian
Muhidin juga membahas persoalan karhutla dan pengelolaan kawasan gambut di Kalsel.
Ia mengungkapkan Belanda sebelumnya telah memberikan dukungan berupa water bombing untuk membantu Indonesia menangani karhutla.
Namun, pengelolaan gambut di Kalsel memiliki tantangan karena sejumlah kawasan telah dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, Muhidin menilai perlu desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap produktif tanpa meningkatkan risiko kebakaran.
“Yang jelas kita saat ini mungkin bagaimana desain gambut itu supaya jangan terbakar secara meluas,” ujarnya.
Minta Aset Sejarah Kalsel Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, Muhidin juga membawa isu aset dan benda bersejarah asal Kalsel yang kini berada di Belanda.
Ia menyebut sejumlah benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Kalsel.
Menurut Muhidin, pihak Belanda membuka kesempatan bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset tersebut.
Muhidin pun langsung meminta Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait menyiapkan surat.
“Saya perintahkan Pak Sekda dengan rekan-rekan lain, mulai hari ini sampai malam, harus besok sudah selesai suratnya,” tegas Muhidin.
Surat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI. Muhidin berharap kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat menjadi momentum untuk membahas kemungkinan pengembalian aset bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya Kalsel.
Meski demikian, Muhidin menyadari proses pengembalian aset membutuhkan pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelasnya.
Muhidin berharap komunikasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan Kalsel-Belanda sekaligus membuka peluang pemulangan warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi Banua. (L212)
