LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Sebanyak 60 pejabat administrator dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mulai menjalani Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026. Selama empat bulan ke depan, para peserta ditantang tidak hanya meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga melahirkan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan strategis daerah.
Pelatihan yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan itu resmi dibuka Gubernur Kalsel H. Muhidin di Kampus BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Muhidin menegaskan, PKN Tingkat II menjadi momentum penting bagi pejabat pemerintah untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Materi yang diberikan akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di instansi masing-masing,” ujar Muhidin.
Pelatihan akan berlangsung hingga 15 Oktober 2026 dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Peserta berasal dari Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, serta Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Muhidin menekankan pentingnya disiplin selama mengikuti seluruh tahapan pelatihan. Ia meminta peserta mengikuti proses pembelajaran secara serius karena hasil dari pelatihan ini diharapkan mampu berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak hanya diukur dari kemampuan manajerial, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling utama adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami perubahan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur meminta seluruh materi yang disampaikan narasumber dan mentor didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi referensi pembelajaran setelah pelatihan berakhir.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel Faried Fakhmansyah menjelaskan, pelatihan tahun ini mengusung tema kepemimpinan adaptif yang berfokus pada empat isu strategis, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, kebencanaan, dan ekonomi.
Menurut Faried, tema tersebut dipilih karena sangat relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan maupun daerah lain di Kalimantan.
“Peserta akan mengidentifikasi persoalan strategis sesuai bidang tugas masing-masing, kemudian merumuskan solusi dan inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan kerjanya,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh peserta akan menjalani tahapan pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh yang dipantau secara berkala oleh BPSDMD.
Faried berharap setelah menyelesaikan pelatihan, para pejabat mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin lahir pemimpin-pemimpin yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Kalsel berharap lahir berbagai gagasan dan terobosan baru yang dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kualitas birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (L212)
