LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengintensifkan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu fokus utama rapat adalah mencari strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja di DPRD Kalsel, Rabu (1/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman. Hadir pula Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin beserta jajaran perangkat daerah. Di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Kalsel Dr. H. Supian HK turut bergabung mengikuti pembahasan.
Banggar dan TAPD mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025 sekaligus membahas berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Alpiya Rakhman menegaskan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pembahasan ini merupakan komitmen bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama Banggar adalah optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar bagi PAD Kalsel.
Menurut Alpiya, potensi penerimaan dari sektor tersebut harus terus dijaga melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pendapatan daerah terus meningkat sehingga mampu memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel H. Muhammad Syarifuddin mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD selama pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
Ia menilai kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat kerja tersebut, Banggar DPRD Kalsel dan TAPD berkomitmen terus memperkuat koordinasi agar setiap potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan dikelola secara maksimal demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (L212)
