LANGKAR.ID, Banjarmasin – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel mengawal tindak lanjut rekomendasi DPRD agar benar-benar dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel untuk membahas program kerja dan usulan anggaran 2027 di Banjarmasin, Rabu (7/10/2026).
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor memimpin rapat tersebut. Dia menegaskan pentingnya peran Biro Organisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurut Ilham, Biro Organisasi tidak hanya bertugas menata kelembagaan pemerintah daerah, tetapi juga perlu memastikan program reformasi birokrasi memberikan dampak nyata terhadap kinerja perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengharapkan Biro Organisasi dapat mengawal agar rekomendasi-rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dalam LKPj benar-benar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait,” ujar Ilham.
DPRD Minta UPT yang Belum Optimal Dievaluasi
Selain membahas program kerja dan usulan anggaran 2027, Komisi I DPRD Kalsel mendorong Biro Organisasi mengevaluasi unit pelaksana teknis (UPT) yang dinilai belum bekerja secara optimal.
Ilham menilai, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan setiap unit memiliki fungsi yang jelas, bekerja secara efektif, dan tidak menjalankan program yang tumpang tindih.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penataan kelembagaan. Dengan begitu, setiap unit kerja diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komisi I juga memberikan perhatian terhadap sejumlah program prioritas Biro Organisasi, termasuk usulan penambahan anggaran untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dukungan anggaran tersebut perlu diarahkan pada program yang mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Komisi I DPRD Kalsel mengapresiasi komitmen Biro Organisasi dalam mendukung reformasi birokrasi. Ke depan, DPRD berharap koordinasi kedua pihak semakin kuat agar rekomendasi dewan dapat ditindaklanjuti, penataan kelembagaan berjalan efektif, dan perangkat daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (L212)
