LANGKAR.ID, BANJARMASIN – Sekitar 300 mahasiswa yang turun ke jalan melayangkan kartu kuning kepada Pemprov dan DPRD Kalsel sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dinilai tidak maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Selain itu, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan juga membentangkan “rapor merah” untuk kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025–2026 yang mereka nilai gagal di berbagai sektor, termasuk isu lingkungan dan pengawasan tambang.
“Jangan sampai Kalimantan ini bernasib seperti Sumatera,” teriak Kepala Departemen Sosial Politik ULM, Alvons Tafaeri Fosinema Z dalam orasinya.
Selain itu, Massa juga menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Menolak kenaikan BBM non-subsidi, menolak revisi Undang-Undang Polri, serta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.
“MBG dan Koperasi Merah Putih jadi ladang Korupsi”ujar Koordinator Lapangan DEMA UIN Antasari, Munawir.
Aksi ratusan mahasiswa tersebut sempat memanas saat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar, menegur mahasiswa agar menjaga etika saat berorasi. Namun ketegangan berhasil diredam setelah Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turun langsung menemui massa dan menyatakan kesepakatan terhadap seluruh poin aspirasi yang disampaikan.
Supian menegaskan bahwa sebagian tuntutan berada di ranah pemerintah pusat, namun pihaknya akan memfasilitasi dialog dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalsel.
“Undangan akan kami kirimkan kepada seluruh anggota DPR RI dapil Kalsel,” ujarnya.
Usai mendapatkan kepastian tindak lanjut, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah sebelumnya dijanjikan adanya ruang dialog lanjutan dengan perwakilan pusat. (L212)
