LANGKAR.ID ,BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia. Komitmen itu disampaikan dalam Forum Daerah Bersuara yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kamis (11/6/2026).
Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan dalam menjalankan berbagai program strategis nasional yang langsung menyentuh masyarakat.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas yang telah berjalan di daerah.
Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
“Hari ini kami melaporkan perkembangan 10 program direktif Presiden yang sedang berjalan di Kalimantan Selatan. Mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, perumahan hingga program sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung,” ujar Subhan.
Menurutnya, Pemprov Kalsel terus berupaya memastikan seluruh program prioritas nasional dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program yang sebagian besar berlangsung di tingkat kabupaten dan kota.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden. Kami terus melakukan koordinasi agar implementasinya berjalan optimal di daerah,” katanya.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan beberapa program. Namun berbagai kendala tersebut terus dibahas melalui koordinasi lintas daerah maupun bersama pemerintah pusat.
Menurutnya, forum koordinasi seperti ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah yang terus berupaya mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden hingga ke tingkat masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan penuh. Meskipun pembiayaan berasal dari APBN, pelaksanaan program berada di daerah sehingga peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilannya,” ujar Rifqinizamy.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan Forum Daerah Bersuara dirancang untuk menjaring masukan langsung dari daerah terkait pelaksanaan program nasional.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan tidak cukup dilakukan pada tingkat pusat, tetapi juga harus memahami kondisi riil di lapangan agar program berjalan lebih efektif.
“Melalui forum ini pemerintah pusat dapat mengetahui kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” katanya.
Pemprov Kalsel berharap hasil forum tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan program strategis nasional berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banua. (L212)
