LANGKAR.ID, Banjarmasin – Perombakan tujuh jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin langsung disertai peringatan keras dari Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR. Para pejabat yang baru dilantik diminta meninggalkan pola kerja administratif semata dan lebih sering turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat.
“Kita berharap dengan pelantikan ini para pimpinan tidak hanya bekerja di atas meja, tetapi harus turun ke lapangan. Kita harus memastikan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat, karena kita bekerja untuk masyarakat,” tegas Yamin.di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Senin (3/8/2026).
Rotasi tersebut menempatkan Febpry Ghara Utama sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Jefrie Fransyah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hendra sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Eka Rahayu Normasari sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Ignasius Rizki Perdana sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Yanuar Diansyah sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Ashadi Himawan sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.
Yamin menegaskan, pergantian pejabat bukan sekadar mengisi kursi jabatan. Ia ingin para kepala SKPD memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi agar setiap persoalan kota dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.
“Kita ingin seluruh SKPD saling merangkul, saling berkoordinasi, dan saling berkolaborasi. Pengalaman mereka di berbagai dinas harus menjadi modal untuk menggali sekaligus menyelesaikan persoalan di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Tak hanya kepada pejabat yang baru dilantik, Yamin juga memberikan arahan kepada Sekretaris Daerah selaku pembina aparatur sipil negara agar memperketat pengawasan terhadap seluruh pejabat eselon.
Menurutnya, setiap aparatur harus mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi maupun jabatan.
“Saya inginkan mereka bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk kemajuan Kota Banjarmasin dan kesejahteraan masyarakat. Setiap program pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menjelaskan pelantikan tersebut merupakan tahapan akhir dari proses seleksi terbuka tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Seluruh proses seleksi terbuka sudah selesai dan telah mendapatkan rekomendasi dari BKN. Karena itu, hari ini Bapak Wali Kota melaksanakan pelantikan terhadap tujuh pejabat tersebut,” ujar Totok.
Meski tujuh posisi strategis telah terisi, Pemkot Banjarmasin masih menyisakan satu jabatan penting yang kosong, yakni Inspektur Daerah.
Totok mengatakan, hingga kini pemerintah kota belum memutuskan apakah posisi tersebut akan kembali dibuka melalui seleksi terbuka atau diisi dengan mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk sementara belum ada rencana seleksi terbuka lagi. Yang masih menunggu hanya Inspektorat dan itu tergantung keputusan Bapak Wali Kota,” pungkasnya.
