LANGKAR.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersiap mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama libur akhir tahun.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elimsyah Jaya, mengatakan kuota BBM di Kalsel saat ini masih relatif mencukupi. Berdasarkan data terakhir yang diterima, realisasi pemanfaatan kuota baru mencapai sekitar 70 persen.
“Kita melihat bahwa kuota kita ini sebenarnya cukup. Data terakhir kita hanya sekitar 70 persen,” ujar Eddy dalam rapat kedua Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG Bersubsidi Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (6/10/2026).
Meski kondisi pasokan masih relatif aman, Pemprov Kalsel tetap menyiapkan langkah antisipasi. Pemerintah memperkirakan mobilitas masyarakat meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru sehingga kebutuhan BBM berpotensi ikut naik.
“Karena nanti di akhir tahun ada momen Natal dan Tahun Baru, kami juga ingin menambahkan kuota BBM untuk Provinsi Kalimantan Selatan, terutama BBM bersubsidi,” jelasnya.
Pemprov Kalsel akan mengusulkan tambahan kuota tersebut kepada pihak terkait sebagai upaya menjaga ketersediaan energi dan mencegah kelangkaan di sejumlah wilayah.
Data BBM Antarinstansi Perlu Disatukan
Selain membahas tambahan kuota, Satgas BBM dan LPG Bersubsidi Kalsel menyoroti perbedaan data konsumsi dan distribusi BBM antarinstansi. Pemerintah menilai keseragaman data penting agar pengawasan dan perencanaan kebutuhan energi lebih akurat.
Eddy meminta PT Pertamina Patra Niaga membuka akses data yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk memantau kondisi distribusi BBM secara lebih menyeluruh.
“Kami minta juga ke Pertamina Patra Niaga agar kami bisa mengakses data tersebut. Karena data ini kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain,” katanya.
Menurut Eddy, integrasi data akan membantu unsur intelijen, pengawasan, dan penindakan menyusun langkah berdasarkan informasi yang sama. Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah dan menentukan kebijakan secara lebih tepat.
“Ketika data ini terintegrasi menjadi satu data antara intelijen, pengawasan dengan penindakan, kita punya satu data yang konkret,” ujarnya.
HST Butuh Tambahan 50 Ribu Tabung LPG
Dalam rapat tersebut, Satgas juga membahas kebutuhan LPG bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Berdasarkan laporan yang diterima, wilayah tersebut membutuhkan tambahan kuota sebanyak 50 ribu tabung LPG.
“Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mereka kekurangan kuota 50 ribu untuk tabung LPG dan ini benar-benar bisa diakomodir oleh BPH Migas,” ungkap Eddy.
Pemprov Kalsel akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk mengupayakan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk menyampaikan kebutuhan tambahan kuota tersebut.
Eddy menegaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada kecukupan kuota BBM dan LPG, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran. Pengawasan dan integrasi data menjadi bagian penting untuk mencegah penyimpangan serta memastikan energi bersubsidi dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Harapan kami dengan adanya integrasi data ini, kita bisa melihat kondisi secara konkret dan kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah antisipasi ini, Pemprov Kalsel berharap pasokan BBM dan LPG bersubsidi tetap terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga masyarakat dapat menjalani periode libur akhir tahun tanpa terkendala kebutuhan energi. (L212)
