LANGKAR.ID ,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong hasil riset tentang bangunan berkelanjutan di kawasan lahan basah tidak berhenti di ruang akademik. Pemprov berharap inovasi tersebut dapat diterapkan untuk menghadirkan rumah layak huni yang aman, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat menghadiri simposium internasional tentang sustainable buildings atau bangunan berkelanjutan yang digelar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama sejumlah mitra di Banjarmasin, Selasa (7/7/2026).
Tantri mengapresiasi penyelenggaraan forum ilmiah tersebut karena menghadirkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan karakteristik wilayah lahan basah di Kalimantan Selatan.
“Berbagai riset yang dipaparkan memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat menghadirkan hunian yang nyaman, aman secara struktur, serta sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Menurut Tantri, Pemprov Kalsel terus mendorong agar setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan riset dan kajian ilmiah, termasuk dalam upaya mengatasi kebutuhan perumahan di daerah.
“Saat ini melalui RPJMD, pemerintah berupaya menuntaskan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan penyediaan rumah layak huni. Hasil penelitian seperti ini akan kami pelajari untuk melihat peluang penerapannya,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan di kawasan lahan basah membutuhkan teknologi konstruksi yang tepat agar tetap aman tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Karena itu, berbagai hasil penelitian yang dipresentasikan dalam simposium akan menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain inovasi teknologi, Tantri juga menekankan pentingnya penegakan aturan dalam pengelolaan kawasan lahan basah.
“Pemerintah harus tegas menentukan kawasan yang boleh dan tidak boleh dibangun agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan para peneliti, Pemprov Kalsel berharap inovasi di bidang konstruksi lahan basah mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banua. (L212)
